BLOG CIVITAS AKADEMIKA ILMU PENGELOLAAN HUTAN

Cool Text: Logo and Graphics Generator CIVITAS AKADEMIKA ILMU PENGELOLAAN HUTAN

Kamis, 27 Februari 2014

A System Dynamics Approach To Balancing Wood Supply And Demand For Sustaining The Future Industry

19th International Congress on Modeling and Simulation
Perth, Australia, 12-16 December 2011

Autors:
Herry Purnomo, Lutfy Abdulah, Rika Harini

Abstract
The Indonesian furniture industry demonstrates a long chain from production to consumption, from tree growers to producers, and retailers to exporters. The furniture industry provides employment and livelihoods
for millions of people. However, an insecure supply of raw materials has produced only poverty and an
unsustainable furniture industry. The methods used in this research employed conceptualization, specification,
evaluation and use of a model. The model describes the wood supply and demand of the furniture industry, state owned and community teak forests, furniture workshops, and domestic and international markets. It simulates tree dynamics, furniture processing, markets and market impacts on sustainability of the industry. We developed “business as usual”, free trade and certification scenarios to understand their impacts on wood and the balance between supply and demand, as well as sustainability of the furniture industry. We recommend scrutinizing plausible impacts prior to the introduction of certification and free trade.

Keywords: furniture, forest, supply, demand, sustainability.

Silahkan Klik DOWNLOAD Untuk mendapatkan full papernya.

Sabtu, 24 Maret 2012

TERGUGAT: UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan selama ini dijadikan sebagai panduan pengelolaan hutan Indonesia.
Namun, seiring dengan semangat pembangunan nasional dan daerah UU ini dianggap sebagai pembatas dan penghalang serta menimbulkan ambiguity dan tidak memperhatikan kepentingan stakeholder yang bersentuhan langsung dengan hutan.

Terlampir saya informasikan 2 gugatan dan hasil putusan MK. Gugatan yang terbaru datang dari 3 organisasi adat yang terdaftar tanggal 20 Maret 2012. Tulisan ini bersifat eksplorasi dan bukan problem solving. Silahkan klik disini untuk membaca tulisan ini.

Demikian dulu ya...semoga bermanfaat. Kalo ada yang perlu didiskusikan dapat bergabung dalam milist iph-ipb@yahoogroups.com atau bila menyampaikan kritik dan saran ke pribadi saya dapat disampaikan ke email saya lutfyabdulah@yahoo.co.id.

Thanks

Rabu, 28 September 2011

Tahukah anda??? CAP AND TRADE CARBON??

“CAP AND TRADE” DALAM CARBON TRADE

Lutfy Abdulah



Dear Rimbawan, pernahkah anda mendengar istilah Cap and Trade Carbon Trade??? Terus terang, karena kurang update informasi, kemarin ketika ada diskusi ada beberapa istilah baru yang muncul dan saya tidak mengerti sama sekali apa itu cap and trade dan apa itu skema carbon offsetting. Saya pun bertanya kepada Mbah Google. Si Mbah menyarankan saya untuk membaca beberapa artikel yang ditulis dalam bentuk HTML ataupun pdf.

Saya yakin temans sudah tahu. Tapi, ga ada salahnya saya ingin menulis agar saya ga lupa (perbanyak postingan blogspot kalo ga dimarahin yang punya)…hehehe…

Shaley Khan dalam tulisan online di http://www.celsias.com/article/carbon-trading-the-basics-part-1-cap-and-trade/ yang diaskes tanggal 27 September 2011, menulis bahwa perdagangan karbon dibagi atas d bentuk yakni yang mandatory dan voluntary. Skema mandatory sering disebut dengan cap and trade., setiap Negara atau perusahaan berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. Kalo voluntary, suatu Negara, perusahaan atau pribadi mereka ingin menurunkan emisi namun tidak perlu syarat-syarat resmi dan mengikat secara hukum.

Dalam situs resmi departemen perlindungan lingkungan USA, cap- and – trade didefinisikan sebagai suatu pendekatan kebijakan untuk mengontrol jumlah emisi dari sejumlah sumber. Cap yakni jumlah emisi maksimum per periode untuk semua sumber yang telah disepakati. Cap dipilih agar mendapatkan dampak lingkungan yang diinginkan. Suatu Negara membayar atas emisi yang ditimbulkan dan kemudian akan mempengaruhi emisi yang dihasilkan dari berbagai sumber dan total sumbangan emisi dari berbagai sumber tersebut tidak melebihi perjanjian yang sudah ditandatangani. Pembayaran emisi dari semua sumber emisi yang disepakati dilakukan diakhir periode. Negara penyedia karbon, menentukan sendiri strategi untuk menyediakan jasa karbon. Strategi yang disusun tidak harus disepakati oleh pembeli jasa karbon, namun yang terpenting mampu menyediakan jasa serapan karbon sebagaimana perjanjian.

Agar program cap and trade bias efektif, terdapat 3 fitur utama yakni 1)cap on emission (menentukan besarnya emisi yang akan diturunkan), 2) akuntability dan 3) rancangan yang simple tapi jalan/operasional.

Dari 3 program utama di atas, cap mengarahkan untuk terciptanya suatu kondisi lingkungan yang sehat dan menjamin kehidupan di masa datang yang baik. Akuntabilita, menghitung secara tepat dan melaporkan emisi yang dapat diserap, teliti dan pelaksanaan yang konsisten dari pinalti akan ketidakakuratan data/informasi yang akan berakibat pada tidak dibayarkannya upaya penciptaan additionality yang ada. 3) Aturan yang dibuat harus jelas dan mudah dilaksanakan. Pasar akan berfungsi lebih baik dan biaya yang lebih rendah ketika aturan yang dibuat jelas dan mudah dipahami oleh semua partisipan. Pelaksanaan program baik itu sumber emisi dan pengaturan kewenangan harus pasti, lebih efektif dan mengurangi biaya serta konsumsi waktu yang efisien, bila aturan yang dibuat tidak mempersulit dan berat untuk dilaksanakan.

Konsumen jasa karbon menyerahkan upaya untuk mengurangi emisi yang dipesan kepada produsen. Kebijakan-kebijakan produsen yang diambil tidak sama sekali diintervensi. Konsumen menginginkan suatu transparansi dan ketelitian dalam mengukur serta reposrting secara verkala. tidak mau tahu dari mana sumber jasa tersebut. Tentunya, ketika produsen yang menawarkan jasa serapan karbon harus memiliki data yang akurat tentang stock dan potensi penurunan stock. Hal ini akan terkait dengan DF (development factor) yang harus disiapkan untuk menghindari leakage.

Kebijakan produsen harus disesuaikan dengan pembayaran jasa karbon. Kesalahan dalam menghitung stock karbon dan ketidakmampuan dalam menentukan harga dasar bukan menjadi tanggung jawab konsumen. MRV (measurement, reporting dan verification) merupakan hal mendasar. Berbagai metode MRV telah ditawarkan. Salah satunya melalui LULUCF (land use, land use change and forestry) sebagaimana dilaporkan dalam IPCC report volume 4 tahun 2007.

Metode pendugaan MRV biss dilakukan dengan metode historical data maupun melalui identifikasi dengan image processing. Tentunya pendugaan MRV dan keakuratan dalam menentukan baseline sangat dipengaruhi oleh kontrak jual beli yang disepakati. Bila kontrak jual lebih kecil dibandingkan dengan biaya transaksi maka peluang kebocoran dan kegagalan kontrak akan sangat besar.

Gejolak yang terjadi akibat strategi penurunan emisi adalah tanggung jawab Negara produsen. Dan gejolak sebagai salah satu sumber leakage yang akan menurunkan peluang income. Hal ini merupakan suatu yang LUCU. Siapa yang membuang kotoran dan siapa yang harus membersihkan sebersih-bersihnya. Ketika tukang sapu tidak membersihkan dengan sempurna maka tukang sapu tersebut tidak dibayar atau bahkan mengembalikan dana yang sudah diberikan. Penegasan akan baseline dan df sebagai pembatas terjadinya leakage serta instrument untuk mengukur additionality menjadi hal mendasar yang harus disiapkan.

Anny Leonard membuat suatu animasi yang menggambarkan cap n trade. silahkan klik disini untuk melihat filmnya.





Senin, 26 September 2011

MODEL DINAMIKA CADANGAN KARBON DI ATAS PERMUKAAN DAN ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL PERDAGANGAN KARBON PADA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MENGGUNAKAN RIL

Nurdin Sulistiyono
(Mahasiswa Pascasarjana IPH-IPB)

MODEL DINAMIKA CADANGAN KARBON DI ATAS PERMUKAAN DAN ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL PERDAGANGAN KARBON PADA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MENGGUNAKAN RIL
(Contoh HPH PT. Sukma Jaya Makmur, Kalimantan Barat)

Summary
Pemanenan kayu konvensional merupakan teknik pemanenan kayu yang selama ini dipergunakan dalam pengelolaan hutan yang ditandai dengan sifat-sifat perencanaan yang kurang, penggunaan teknik pemanenan yang kurang tepat dan kurang terkontrol, serta kurang/tidak menerapkan teknik pemanenan kayu yang berpedoman pada TPTI.  Teknik penebangan secara konvensional telah mengakibatkan tingkat kerusakan pada tegakan tinggal.     

Kegiatan pemanenan kayu dan perlakuan silvikultur di hutan alam tropis dapat menimbulkan perubahan terhadap ekosistem hutan yang cukup besar.  Dampak dari kegiatan pemanenan kayu di hutan alam, antara lain mengakibatkan kerusakan vegetasi hutan (tegakan tinggal dan tumbuhan bawah) dan kerusakan tanah.  Hasil makalah (Davis, 2000; Elias, 2006; Keong, et al, 2006; Muhdi et al, 2006; Ramos et al, 2006; Butler, 2007) menyimpulkan bahwa dampak dari kegiatan pemanenan kayu dengan sistem TPTI mengakibatkan kerusakan tegakan tinggal sebesar 24 – 45% dan keterbukaan areal sebesar 20-35%.  Disamping itu kegiatan pemanenan kayu berperan dalam menurunkan cadangan karbon di atas permukaan tanah minimal 50%.  Di hutan tropis asia penurunan cadangan karbon akibat aktifitas pemanenan kayu berkisar antara 22-67% (Lasco, 2002; Butler, 2007).
Penerapan Reduce Impact Logging (RIL) akan mampu menurunkan tingkat kematian tegakan tinggal akibat penebangan.  RIL adalah suatu pendekatan sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemanenan kayu. RIL memerlukan wawasan ke depan dan ketrampilan yang baik dari operator serta adanya kebijakan tentang lingkungan yang mendukungnya.  Elias et al (2008) Alasan penerapan RIL adalah : (1).          Pengurangan resiko lingkungan dan sosial; (2).          Ekonomi; (3).          Pasar produk kehutanan; dan  (4).          Kebijakan dan penerapan yang tepat.
Dengan pendekatan pemodelan sistem, dilakukan analisis terhadap perubahan ekologi dan ekonomi perusahaan ketika mengembangkan RIL sebagai salah satu skenario pelaksanaan REDD. Hasil pemodelan disimpulkan bahwa (1).      Manfaat yang diperoleh dengan memberlakukan RIL lebih baik secara ekologi dan ekonomi dibandingkan CL; (2).      Kenaikan biaya akibat penerapan RIL masih lebih rendah dibandingkan dengan manfaat ekonomi dan ekologi yang akan diperoleh; (3).      Peningkatan cadangan karbon permukaan yang disimpan dalam tegakan hutan produksi pada RIL lebih besar dibandingkan CL; dan (4). Penerapan RIL berpotensi meningkatkan tambahan pendapatan pada saat REDD diberlakukan.

Rabu, 23 Februari 2011

METODOLOGI PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN

Metodologi dan Metode Penelitian
OLEH
Dr. Ir. DIDIK SUHARJITO, MS
(DOSEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN IPB BOGOR)


Metodologi adalah suatu model, yang berisi prinsip teoretis maupun kerangka kerja yang memberikan pedoman tentang bagaimana penelitian dilakukan dalam konteks paradigma tertentu. Metode menunjuk pada peralatan atau instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data/informasi empiris: wawancara, dll.

KLIK DOWNLOAD UNTUK MEMPEROLEH POWERPOINT


Jumat, 18 Februari 2011

PENANAMAN POHON vs PENGELOLAAN HUTAN

    PENANAMAN POHON VS PENGELOLAAN HUTAN
Oleh :
Prof. Dr. Ir. Endang Suhendang, MS
Guru Besar Ilmu Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Menanam pohon, baik sebagai upaya untuk membangun hutan baru dari yang tadinya lahan kosong dengan peruntukan bukan untuk kawasan hutan maupun untuk mempermudakan kembali tegakan hutan pada lahan kosong atau memiliki kerapatan pohon yang rendah akibat pemanenan yang peruntukannya kawasan hutan, seluruhnya merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan hutan. Akan tetapi tidak setiap kegiatan penanaman pohon dilakukan dalam rangka pengelolaan hutan, oleh karena penanaman pohon dapat saja dilakukan pada lahan yang dikelola dengan skema pengelolaan yang tidak memiliki dua sifat unik pengelolaan hutan seperti diutarakan di muka. Sungguhpun demikian, penanaman pohon baik dalam rangka pengelolaan hutan maupun tidak dalam rangka pengelolaan hutan, seluruhnya termasuk ke dalam penanaman pohon dalam rangka pembangunan hutan secara umum.
Luas hutan nyata yang terdapat pada suatu wilayah pada suatu waktu tertentu adalah luas hutan hasil pembangunan hutan secara umum. Luas hutan nyata inilah sebenarnya yang akan secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan kualitas lingkungan dari wilayah tersebut. Luas hutan nyata yang terdapat dalam suatu wilayah pengelolaan hutan (propinsi atau kabupaten/kota) pada suatu waktu tertentu (L, dalam hektar, ha) dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

L = L1 + L2

di mana : L1 = luas hutan pada areal yang dikelola dengan skema pengelolaan hutan (ha)
              L2 = luas hutan pada areal yang dikelola tidak dengan skema pengelolaan hutan (ha)

Persamaan L di muka mengandung arti bahwa di manapun kita menanam pohon, termasuk di dalam areal  yang dikelola tidak dengan skema pengelolaan hutan (L2), akan dapat mengakibatkan bertambah besarnya L yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan dilihat dari segi luas hutan yang tersedia di dalam wilayah pengelolaan hutan tersebut. Akan tetapi perubahan nilai L2 yang lazimnya berupa pengurangan, akan sangat cepat oleh karena proses pembentukan hutan pada areal initidak dirancang untuk berkelanjutan (pengulangan yang tidak berhingga).

Klik DOWNLOAD untuk Unduh Full Paper

Selasa, 14 Desember 2010

SUMMARY COP16 CANCUN MEXICO

Email: Pak Aziz Khan dalam Milist IPH IPB

SUMMARY OF CANCUN CLIMATE CHANGE CONFERENCE
(EARTH NEGOTIATIONS BULLETINS)


Upaya untuk menegosiasikan nilai dan mekanisme pembayaran/kompensasi atas jasa serapan emisi gas rumah kaca oleh hutan dan sink lainnya terus berlangsung. COP 16 memutuskan untuk meneruskan upaya ini meliputi pembahasan mendalam tentang unsur-unsur utama BAP (Bali Action Plan), yaitu: sebuah visi bersama untuk kerjasama jangka panjang ; adaptasi, mitigasi, keuangan, teknologi, dan kapasitas bangunan. Keputusan juga meminta AWG-LCA (Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the UNFCCC) untuk melanjutkan di tahun 2011 untuk melaksanakan usaha yang terkandung dalam keputusan dan juga terus membahas pilihan hukum dengan tujuan menyelesaikan hasil yang disepakati berdasarkan BAP.  
AWGLCA telah diminta untuk menyajikan hasil untuk adopsi di COP 17. Keputusan 1/CMP.6 mencerminkan hasil pekerjaan dilakukan oleh AWG-KP. Ia setuju untuk terus bekerja di bawah
AWG-KP dan memiliki hasil yang mengadopsi "sedini mungkin" untuk menghindari kesenjangan antara komitmen pertama dan kedua periode. Ia juga mencatat janji Annex 1 untuk meningkatkan ekonomi melalui
target pengurangan emisi dan mendesak mereka untuk meningkatkan tingkat pelaksanaan penurunan emisi. Keputusan lebih lanjut menunjukkan bahwa perdagangan emisi dan mekanisme fleksibilitas berbasis proyek akan terus tersedia, bersama dengan langkah-langkah yang berhubungan dengan LULUCF.
Pekerjaan lebih lanjut AWG-KP akan didasarkan pada teks-teks yang terkandung dalam draft FCCC/KP/AWG/CRP.4/Rev.4" 

Petikan di atas merupakan kesepakatan CANCUN..Klik DISINI Untuk DOWNLOAD 

Thanks...